BANDA ACEH DICANANGKAN JADI CYBER CITY

MR Baiturrahman Banda Aceh

Walikota Banda Aceh, Ir Mawardy Nurdin, beberapa waktu lalu meluncurkan Municipalities Information Manajemen System (MIMS) beserta beberapa aplikasi teknologi informasi (TI) lainnya di Hotel Hermes Palece. Peluncuran sistem tersebut juga dijadikan sebagai cikal-bakal untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai Cyber City.
“Kita canangkan Kota Banda Aceh menuju kota Cyber City. Sehingga ke depan semua sistem informasi dapat dikelola secara elektronik. Dan peluncuran MIMS ini merupakan cikal-bakal menuju kota seperti itu,” ujar Mawardy Nurdin dalam pengarahannya pada acara peluncuran MIMS itu. Katanya, dengan MIMS itu bisa memfasilitasi akses, bukan saja di lingkungan sekretariat Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, akan tetapi para para camat di wilayahnya juga dapat terkoneksi. Sehingga camat tersebut dapat membuat laporan keadaan di daerahnya secara langsung, sehingga tidak perlu repot-repot harus menghadap walikota.

“Kita bisa menghemat segala hal, tidak perlu banyak surat, tidak perlu banyak biaya dan lain sebagainya. Karena, semua laporan bisa dilaksanakan pada system MIMS tersebut,” ujar Walikota Banda Aceh di hadapan para kepala SKPD dan unsur Muspida Banda Aceh. Bersamaan dengan peluncuran MIMS, Walikota Banda Aceh juga meluncurkan beberapa aplikasi lain, seperti sistem manajemen barang daerah (Simbada), Website Bagian Hukum yakni, jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), Website Disbudpar, dan Website Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Banda Aceh.
Sebelumnya, Pemko Banda Aceh juga telah meluncurkan sistem layanan pengaduan masyarakat yang dapat diakses melalui internet http://LPM.bandaacehkota.go.id dan melalui SMS 0811683005. Layanan ini ditujukan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan terkait kinerja para aparatur, maupun masalah-masalah yang mereka anggap masih dalam wewenang Pemko Banda Aceh.
Sementara itu, sebelumnya Kabag Pembangunan Kota Banda Aceh, Nurdin S.Sos selaku Head of MIMS dalam laporannya mengatakan, bahwa dasar hukum yang melandasi pembentukan MIMS ini adalah, Peraturan Pemerintah N0. 6006 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penghimpunan dan Penerapan Pelayanan Prima. Peluncuran MIMS dan beberapa aplikasi TIK terlaksana atas kerjasama GTZ-SLGSR, LGSP, USAID dengan Pemko Banda Aceh.

Sumber: Serambinews.com