Skip to content

17 AGUSTUS 2013 DI ACEH

17 Agustus 2013

Tahun ini merupakan tahun pertama Aceh di pimpin oleh mantan combatan GAM yang gagal mencapai merdeka untuk Aceh setelah berjuang hampir 30 tahun lamanya, damai dengan lahirnya MoU antara pemerintah RI dengan GAM.

Sebelum acara rutin yaitu HUT RI maka pada tanggal 15 Agustus 2013 lebih dahulu Aceh memperingati MoU Helsinki yang ke 8. Tanggal ini sekarang menjadi Hari Perdamain Aceh. Setiap tahun MoU ini diperingati selalu dihadiri oleh banyak kalangan baik dari pemerintah RI, Duta-Duta Besar, dan undangan lainnya serta masyarakat Aceh. Namun kali ini rasanya amat sedikit para undangan yang datang, entah kenapa. Kabarnya dari Jakarta tidak ada yang datang dan bahkan petinggi-petinggi di Aceh sendiri juga tidak hadir. Sungguh ironi memang, sebuah sejarah Aceh yang seharusnya diperingati dengan meriah, malahan hanya biasa-biasa saja.

Demikian juga untuk memperingati HUT RI kali ini, saya melihat masyarakat Aceh kurang respon untuk merayakannya. Entah karena masih suasana lebaran atau dengan alasan lainnya. POLRI menyediakan banyak bendera untuk dibagikan gratis untuk dikibarkan. Saya melihat aparat keamanan di mana-mana (sepanjang jalan dari Banda Aceh sampai Lhokseumawe) melakukan pengibaran bendera merah putih sendiri, yang dulunya dilakukan oleh masyarakat. Ini tidak ubahnya seperti di jaman konflik di mana masyarakat tidak mau mengibarkan bendera merah putih, kecuali dipaksakan oleh pihak keamanan. Kenapa situasi ini bisa terjadi dalam suasana damai yang telah berlangsung lama?

Sejak kepemimpinan dr Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf (ZiKir), saya melihat Aceh dan pemerintah RI banyak terjadi pergesekan, hal ini terjadi karena mereka selalu menuntut hasil MoU yang belum dihasilkan sesuai kesepakatan. Dan ini sesuai amanat UUPA di mana banyak hal istimewa tercantum didalamnya, sehingga harus segera dilaksanakan. Seperti masalah pembagian hasil migas, bendera dan lambang Aceh, dan lainnya, masih belum diselesaikan oleh pemerintah RI dengan baik sehingga Aceh masih mengambang untuk menjalankan pembangunan sekarang ini.

Masalah yang heboh saat ini adalah masalah bendera. Sebenarnya Aceh sudah menyelesaikannya dengan disahkannya Qanun No. 3 tahun 2013, namun pihak pemerintah RI tidak menyetujuinya karena benderanya mirip bendera separatis GAM, padahal separatis sudah tidak ada lagi dengan lahirnya MoU itu. Kenapa pemerintah masih membuat alasan demikian? Ini mungkin salah satu cara pemerintah RI untuk memperlambat proses pembangunan, sehingga kabinet ZiKir gagal dalam memimpin Aceh. Sudah dilakukan berbagai perundingan baik di Aceh, Batam, Jakarta dan Sulawesi, namun belum menghasilkan kesepakatan. Bahkan tempo hari Mendagri mengatakan bahwa hanya 5000-an orang saja yang menghendaki bendera Aceh dan lainnya menginginkan kesejahteraan. Bila demikian kenapa tidak dilakukan referendum saja? Kan lebih cepat prosesnya. Saya rasa tidak seperti yang diutarakannya tapi hampir seluruh rakyat Aceh menghendaki suatu bendera yang melambangkan Aceh di mata dunia (bagi bangsa Aceh – kalau pendatang mungkin tidak perlu).

Mungkin pihak pemerintah RI tidak serius menjalankan UUPA untuk Aceh karena bisa membuat Aceh beda dengan daerah lainnya di Indonesia. Ini bisa mempengaruhi daerah lainnya di Indonesia untuk meminta keistimewaan bagi daerahnya, tentu akan merepotkan pemerintah RI. Aceh rasanya tidak menuntut banyak kecuali sesuai MoU yang telah disepakati. Indonesia pasti beda dengan Israel, kalau Israel dalam memenuhi perjanjiannya dengan Bangsa Palestina selalu mencari celah agar poin-poin kesepakatan tidak jadi dilkasanakan sehingga muncullah konplik baru. Saya kira Indonesia tidak demikian untuk menyelasaikan MoU ini dengan Aceh karena kita semua tahu bahwa bangsa Indonesia punya manusia yang sopan dan beradab.

Saya rasa pemerintah RI harus komitmen dengan kesepakatan MoU dan UUPA sehingga apa pun yang di minta Aceh tidak merasa menyesal dan harus diberikan sehingga melahirkan keharmonisan hubungan antara Aceh dan RI. Jangan merasa menyesal sehingga membuat Aceh kembali dalam keterpurukan pembangunan, kemiskinan makin tinggi, pengangguran meningkat. Ini akan memicu komplik baru di Aceh dan merusak perdamaian. Kalau Aceh ingin dikembalikan seutuhnya kepada RI tanpa hak-hak khusus rasanya tidak mungkin karena Aceh dan RI sudah punya luka yang mendalam dan membekas. Ini tentunya sulit disembuhkan dan rasanya tidak akan sembuh sebelum hak Aceh di penuhi sesuai perjanjian.

Semoga ke depan antara Aceh dan RI dapat melakukan suatu yang lebih baik untuk Aceh sehingga Aceh akan lebih berkembang dan maju untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di Indonesia dan layak Aceh menjadi bagian dari NKRI. Semoga … !

From → Aceh, opini, Pemimpin

2 Komentar
  1. Tersenyum ketika mendapatkan masalah adalah tanda bahwa kita kuat

  2. sangat mendukung sekali bagi aceh dan RI selalu bersatu dan mewujudkan negara indonesia yang maju dan berkembang pesat..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: